Warga Kab Kediri Cukup Bawa KTP Berobat ke RS

KEDIRI - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta Dinas Kesehatan untuk mempermudah pelayanan dengan cukup membawa KTP saat berobat ke rumah sakit. 

Hal ini disampaikan bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu kepada Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Kediri, Achmad Khotib saat rapat koordinasi di Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri.

Baca juga: Bentuk Dukungan Terhadap KTT G20, Lapas Terbuka Nusakambangan Gelar Jalan Sehat Bersama

Menurut Mas Dhito, dengan mendorong capaian Universal Health Coverage (UHC) di wilayahnya, permudahan layanan tersebut sangat dimungkinkan sebagai jaminan kesehatan masyarakat. 

Capaian UHC tahun depan di Kabupaten Kediri, kata Mas Dhito, minimal harus mencapai 90 persen. 

Baca juga: Lapas Permisan Nusakambangan Tingkatkan Gizi dengan Pemberian Extra Fooding Bubur Kacang Hijau

“Hal ini langkah awal bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menjamin (kesehatan) masyarakatnya, ” kata Mas Dhito pasa Selasa (6/12/2022). 

Lebih lanjut, Mas Dhito menginstruksikan Kadinkes untuk melakukan capaian UHC sekaligus mempersiapkan mekanisme dan sistem berobat dengan KTP di rumah sakit. 

Baca juga: Silaturahmi Tim Bola Voli Lapas Karanganyar dan Lapas Terbuka

“Bebarengan dengan memenuhi target UHC, Dinkes harus mempersiapkan bagaimana caranya sistem dan mekanisme bahwa masyarakat itu berobat hanya cukup membawa KTP ke rumah sakit, ” tegas Mas Dhito. 

Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, capaian UHC hingga minggu pertama Desember 2022 mencapai 78, 74 persen. Menilik capaian tersebut, Khotib menjelaskan pihaknya akan menyiapkan skema dan persiapan. 

Baca juga: Cetak Generasi Emas Nurhadi NasDem Minta 1000 HPK Kebutuhan Gizi Balita Terpenuhi

Secara teknis, kata Khotib, ada dua skema yang dipersiapkannya agar pelayanan berobat di fasilitas kesehatan cukup dengan KTP. Yang pertama, masyarakat didorong untuk mempunyai jaminan kesehatan. Salah satunya dengan BPJS. 

Skema kedua, pembiayaan jaminan kesehatan melalui Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) bagi masyarakat kurang mampu. Dimana, penerima manfaat dari PBID pergeseran dari penerima manfaat Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). 

Baca juga: Jaga Kesehatan, Pegawai Bapas Nusakambangan Rutin Laksanakan Senam Bersama

“Terbitnya peraturan presiden, kita (pemerintah daerah) tidak boleh dengan skema ganda. Otomatis semua alokasi Jamkesda selama ini akan kita geser untuk mendaftarkan warga kurang mampu melalui skema PBID, ” jelas Khotib. 

Khotib berharap, sejalan dengan meningkatnya capaian UHC, nantinya masyarakat hanya cukup membawa KTP ke rumah sakit. “Sekarang KTP itu juga sekaligus bisa sebagai kartu BPJS, ” tuturnya.